Kekhawatiran Publik Soal Tapera Jadi Ladang Baru Bagi Koruptor

Sejak munculnya peraturan baru soal potongan gaji demi program baru pemerintah Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), banyak kontra dari berbagai kalangan. Karena tabungan itu bukan lagi bersifat sukarela tapi wajib, sehingga terkesan seperti pemaksaan bagi setiap warga Indonesia.

Moeldoko

Negara kita sendiri masih ramai dengan kasus korupsi yang cukup membuat muak publik, karena kerugian yang ditanggung negara terhitung besar dan polemiknya pun merembet ke beberapa pihak. Orang yang diuntungkan pun sangat tidak tahu diuntung, sehingga pertanggungjawabannya pun masih dipertanyakan bagaimana nanti karena jalur hukum masih berjalan hingga detik ini. 

Belum surut dari problem korupsi, peraturan baru dengan sistem mengumpulkan uang dari rakyat turun dan akan segera dilaksanakan nanti karena aturan Tapera sudah diteken oleh presiden pada 20 Mei 2024 nanti. Sontak saja asumsi terbit, Tapera akan menjadi lahan baru bagi barisan koruptor yang sudah menjamur di tanah air. Tapi kekhawatiran itu coba dipatahkan pemerintah lewat Kepala Staf Presiden, Moeldoko yang mengadakan konpers untuk meredakan kontra di tengah-tengah publik. 

Moeldoko, Kepala Staf Presiden, menguraikan bahwa pemerintah memahami kekhawatiran masyarakat terkait Tapera karena sosialisasi yang belum maksimal, menyebabkan beberapa kebingungan. Dia menjelaskan bahwa pemotongan 3 persen dari penghasilan pekerja akan dilakukan, dengan pemerintah dan perusahaan swasta turut serta dalam pemotongan sebesar 0,5 persen. 

Potongan tersebut akan dibagi, di mana setengah persen untuk PNS dan setengah persen untuk pekerja mandiri dan swasta. Moeldoko juga menyoroti bahwa program serupa dilakukan di negara lain sebagai upaya pemenuhan kebutuhan perumahan bagi masyarakat. Dia mengajak masyarakat untuk memahami upaya pemerintah dalam hal ini dan berjanji untuk terus membuka dialog dengan masyarakat dan pihak terkait. 

Konpers itu bagian dari klarifikasi dan pengakuan bahwa pemerintah terlalu buru-buru dalam mengambil keputusan. Buktinya peraturan penyelenggaraan Tapera diteken tanpa persetujuan bahkan tanpa sosialisasi kepada rakyat. Padahal itu perihal finansial setiap warga yang menyangkut hajat kehidupan sehari-hari rakyat Indonesia. 

Lalu apa pernyataan Moeldoko itu mampu mengubah situasi yang sudah liar dan menyulut kemarahan publik? Tidak, karena banyak kalangan sudah mulai mengupas tuntas perihal rencana pemberlakuan pemotongan gaji guna pelaksanaan Tapera itu. Kurang efektif, karena harga rumah masih mahal dan waktu yang diperlukan untuk melakukan cicilan rumah tidak efisien. Rumah dari pemerintah yang sudah dijalankan di beberapa negara ini nyatanya tidak seluruhnya berhasil.

Baru-baru saja kita diperlihatkan dengan fenomena rumah subsidi yang tidak terawat dan terlantar di era Presiden Jokowi ini. Serupa dengan sikon di Jepang, dimana rumah di perdesaan banyak yang kosong karena ditinggal ke perkotaan atau ke daerah perantauan sehingga pemerintah pun menjualnya dnegan harga murah hingga memberikannya secara gratis dan juga bersedia memberikan uang renovasi untuk kembali menempati rumah kosong tersebut. Mengapa pemerintah tidak mengambil inisiatif tersebut?

Kita lihat saja bagaimana nanti realisasinya, akankah bisa terus berlanjut di tengah kondisi ekonomi rakyat yang mencekik dengan kebutuhan-kebutuhan sehari-hari? Lalu akankah Tapera tidak akan menjadi ladang baru untuk para koruptor? Kekhawatiran itu akan terus mendarah daging karena kebijakan untuk membuat mereka jera pun belum kuat. Saat ini yang masih bisa dilakukan rakyat adalah terus mengawal program tersebut, agar hak mereka tidak dirampas oleh wakil mereka sendiri. ( @Melihat_Indo via X )

READ MORE READ MORE

Petani Dielukan Masa Propaganda Politik

Pengamat kebijakan publik, Gigin Praginanto menilai, PDIP hanya memanfaatkan petani pada masa propaganda politik menjelang pemilu 2024.

“Petani cuma dielukan di masa propaganda politik,” ungkapnya dikutip dari tajukpolitik.com melalui cuitannya di Twitter, Jumat (13/1).

Diketahui, Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri pada beberapa kesempatan menyebut partainya sebagai ‘wong cilik’ atau orang kecil. Kini partai berlambang banteng itu telah menginjak umur 50 tahun.

Sebelum perayaan Hari Ulang Tahun (HUT)-nya yang dihelat pada Selasa (10/1) kemarin, ribuan anggota pasukan Cakra Buana PDIP berbaris rapi di Lapangan Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta Timur pada (8/1).

Mereka mengenakan baret, juga caping, sebuah penutup kepala khas petani di Indonesia.

Kembali ke Gigin, ia mengungkit adanya produk pertanian impor yang merugikan petani. Menurutnya hal serupa akan terjadi jika 2024 usai.

"Setelah itu dihajar dengan banjir produk impor dan kenaikan harga sarana produksi pertanian karena subsidinya dipakai untuk keperluan lain,” ujarnya.

Kebijakan impor beras diyakini bakal merusak psikologis petani lantaran beberapa bulan lagi, setidaknya Februari 2023, akan ada panen raya. Apalagi, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) surplus beras pada akhir tahun diperkirakan bakal mencapai sekitar 1,7-1,8 juta ton.

Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas Santosa mengatakan, angka tersebut belum ditambah dengan surplus beras tahun sebelumnya yang mencapai 5,7 juta ton, seperti data dari Badan Pangan Nasional (Bapanas).

Dwi Andreas juga menyoroti alasan dari kebijakan impor beras yang disebabkan stok cadangan beras pemerintah (CBP) di Bulog yang tipis. Pada saat diputuskannya impor, stok CBP Bulog saat itu (per 15 Desember) sebesar 440.000 ton.

Berdasarkan data BPS, Kementerian Pertanian melaporkan produksi padi pada periode Oktober-Desember 2022 lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kenaikannya 15,06 persen atau setara 1,34 juta ton gabah kering giling (GKG). Total produksi padi 2022 diproyeksikan meningkat 2,31 persen (1,25 juta ton) dibandingkan 2021 sehingga secara kumulatif mencapai 55,67 juta ton.

Jika dikonversi ke beras, produksi tahun 2022 diperkirakan mencapai 32 juta ton, sementara kebutuhan konsumsi setahun sebesar 30,2 juta ton sehingga surplus mencapai 1,8 juta ton.

 Sumber : TajukPolitik 

READ MORE READ MORE

Anies Baswedan Diangkat Menjadi Anggota Board Universitas Oxford

Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diangkat menjadi anggota board Universitas Oxford. Pada 2023, Universitas Oxford mendirikan Institute for ASEAN Studies sebagai bagian dari Oxford School of Global and Area Studies.

"Beberapa waktu lalu mereka mengundang untuk menjadi anggota Dewan Pendiri dan Dewan Pengarah (Founding Member & Board Member of The Institute for ASEAN Studies) pada Institute baru ini. Kami sampaikan bersedia dengan harapan bisa membawa pengalaman Indonesia dan ASEAN ke gelanggang dunia," tulis Anies dikutip dari laman Instagram pribadinya, @aniesbaswedan dikutip Jumat, 13 Januari 2023.

Ini pertama kalinya orang Indonesia diundang menjadi anggota dewan di Universitas Oxford. Selama ini, sudah ada anggota board dari Asia, antara lain India, China, Jepang, Singapura, atau Malaysia.

Anies menghadiri langsung upacara singkat pengangkatan sebagai anggota dewan pendiri dan dewan pengarah yang prosesinya dipimpin oleh Prof Timothy Powers. "Sungguh sebuah kehormatan diangkat menjadi board di sebuah kampus terkemuka dan salah satu yang tertua di dunia," tulis Anies

Upacara digelar di sebuah ruangan bersejarah, yaitu ruangan yang dulunya digunakan sebagai kantor penerbit Oxford pada 1500an atau sekitar 500 tahun yang lalu. Dulu, ruangan ini digunakan untuk menyusun Oxford Dictionary, kamus bahasa Inggris tertua. Semua kayu di dinding, meja, kursi, dan kondisi ruangan dipertahankan sesuai kondisi asli.

"Semoga peran baru Universitas Oxford ini akan menjadi chanel baru untuk membawa pengalaman kita Indonesia dan Asia Tenggara sebagai pembelajaran bagi dunia. Kita datang di gelanggang dunia, bukan sekadar untuk belajar dari dunia, tapi juga untuk ikut memberi pelajaran bagi dunia," tulis Anies.

Universitas Oxford didirikan pada 1096. Ini menjadikan Universitas Oxford sebagai universitas berbahasa Inggris tertua dan salah satu universitas tertua di dunia.

Selama 927 tahun, Universitas Oxford tercatat dalam sejarah atas kontribusi besar dalam membentuk konsep tentang kampus, pendidikan tinggi, riset, dan pengembangan ilmu pengetahuan di dunia perguruan tinggi. Universitas ini memiliki sejarah panjang dan pengaruhnya pada global.

Sumber : 

https://relawananies.id/2023/01/13/anies-baswedan-orang-indonesia-pertama-yang-ditunjuk-jadi-anggota-dewan-pengarah-di-institusi-universitas-oxford-inggris/ 

READ MORE READ MORE

Sebetulnya Pemilihan Presiden Langsung Tidak Cocok Dengan Sistim Multipartai di DPR

Pemilihan presiden langsung sebenarnya dinilai tidak serasi dengan sistem multipartai di DPR (10 parpol). 

Studi Mainwaring (1993) menunjukkan, mayoritas negara dengan demokrasi yang stabil menerapkan sistem pemerintahan parlementer (parlementerisme). 

Dari 31 negara demokratis dan stabil yang diteliti, hanya empat negara yang menerapkan presidensialisme, sisanya menerapkan parlementerisme 

Mainwaring melanjutkan, ketidakcocokan presidensialisme dan multipartisme bisa mengarah pada ketidakstabilan pemerintahan yang dipilih secara demokratis. 

Pertama, presidensialisme multipartai seperti di Indonesia dikhawatirkan menimbulkan kebuntuan saat pengambilan keputusan, meskipun kasus kebuntuan anggaran Amerika Serikat hingga Oktober 2013 sebenarnya merupakan anomali presidensialisme dua partai. 

Risiko kebuntuan bisa jadi lebih besar di Indonesia, mengingat banyaknya partai politik di DPR dan adanya dua kutub koalisi yang belum menunjukkan kondisi polarisasi yang mereda. 

Kedua, kombinasi presidensialisme multipartai menjadi kompleks karena kesulitan koalisi antarparpol. 

Kisruh antarparpol yang tergabung dalam sekretariat gabungan koalisi memberi pelajaran bahwa tidak selamanya partai setuju dengan kebijakan pemerintahan koalisi. 

Fakta kartelisme kepartaian Indonesia sebenarnya menepis argumen pengaruh sistem pemerintahan terhadap efektivitas pemerintahan dan stabilitas demokrasi. Kartel politik dan kartel legislatif tampak kuat dalam pengambilan kebijakan. 

Pidato perpisahan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan pada 19 Mei 2010 seolah berusaha menunjukkan fakta arah koalisi pragmatis pemerintahan saat itu. 

Istilah-istilah politis seperti "kartel politik" dan "perkawinan politik" mengindikasikan bahwa kepentingan politik dan ekonomi telah menjadi pertimbangan kuat dalam pembuatan kebijakan pemerintah (Sobari, 2010). 

Sebelumnya, studi Ambardi (2009) berhasil mengumpulkan bukti dan mengidentifikasi lima ciri kartel dalam sistem kepartaian di Indonesia Pasca-Reformasi, yaitu hilangnya peran ideologi partai politik, sikap permisif pembentukan koalisi, tiadanya oposisi kuat, tidak berartinya hasil pemilu dalam membentuk perilaku partai, dan kuatnya kolektivisme antarparpol daripada kompetisi. 

Dalam kasus Indonesia, penyebab sebenarnya cukup sederhana, yakni berkaitan dengan hubungan akuntabilitas politik antara para legislator dan partai. 

Sentralisasi kepemimpinan dan pengambilan keputusan partai-partai politik memaksa para legislator mengikuti strategi, taktik, dan kepentingan politik partai sebagai patronnya (anutan). 

Ketakutan dan kekhawatiran akan peringatan partai yang berujung pada penarikan (recall) keanggotaan parlemen menyebabkan posisi mereka menjadi rentan. Dampaknya, akuntabilitas kinerja para legislator (dalam pembuatan kebijakan, penganggaran, dan pengawasan pemerintah) terhadap konstituen terabaikan. 

Konsekuensinya, pemerintahan presidensial mendatang sepertinya akan mengalami nasib sama. Pemerintah tertekan oleh desain pemerintahan presidensialisme multipartai yang paradoksal dan praktek-praktek politik informal yang menyandera akuntabilitas pemerintahan. 

Namun, bila para elite politik dan pemerintahan mengubah presidensialisme yang mulai mapan, tentunya juga bukan solusi bijak. 

Maka pemerintah mendatang mesti mengupayakan terciptanya presidensialisme efektif sebagai salah satu jalan keluar. 

Pertama, berupaya meningkatkan kemampuan pemerintah dalam mendeteksi persoalan publik (negara dan rakyat) yang menghambat kemajuan dan mencarikan jalan keluarnya. 

Kapasitas itu dibutuhkan untuk mendorong akuntabilitas pemerintahan terpilih dalam merealisasi janji-janji kampanyenya. 

Kedua, berusaha meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan efektif. Prinsip musyawarah mufakat dalam demokrasi Pancasila relevan dalam pembuatan kebijakan strategis maupun implementatif. Debat-debat kebijakan antara pemerintah, DPR, dan kalangan non-pemerintah mesti dilakukan atas dasar bukti-bukti kebijakan yang kuat dan relevan. 

Musyawarah dengan dukungan argumen kebijakan yang otentik jauh lebih baik daripada mekanisme voting yang lebih menguntungkan koalisi mayoritas dalam parlemen. 

Ketiga, memperkuat institusi-institusi penjaga akuntabilitas, seperti BPK, BPKP, UKP4, KPK, Komisi Informasi, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Komisi Yudisial, serta Ombudsman Republik Indonesia. 

Kehadiran dan peran lembaga-lembaga itu akan mengawasi pemerintahan dan menjadi jembatan akuntabilitas antara pemerintah dan rakyat. 

Tidak ketinggalan upaya-upaya kampanye akuntabilitas dan pelibatan publik dalam mendorong akuntabilitas pemerintahan. 

Sumber : Tempo.co // Selasa, 22 Juli 2014 // Wawan Sobari, Dosen Ilmu Politik Universitas Brawijaya

READ MORE READ MORE

Kebijakan Baru Pembelian BBM

USAI aturan penggunaan aplikasi MyPertamina, kini timbul wacana yang akan diberlakukan oleh pemerintah dalam waktu dekat soal kebijakan mengisi bahan bakar minyak (BBM).

Masyarakat disebut tidak bisa mengisi BBM secara sembarangan, dan hanya bisa membeli BBM subsidi di satu SPBU.

Aturan ini akan diberlakukan oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). Saat ini pihak BPH Migas mengaku sedang menyiapkan aturan terbaru itu.

Kebijakan pengaturan pembelian BBM ini ada di dalam Revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian & Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (BBM).

Jika aturan sudah berlaku, maka masyarakat tak bisa sembarangan mengisi BBM lagi, dan mereka tidak bisa pindah-pindah SPBU.

Kepala BPH Migas, Erika Retnowati dalam keterangannya menjelaskan bahwa sistem IT terintegrasi akan diberlakukan di SPBU-SPBU pemerintah.

Nantinya, pembelian beberapa jenis BBM, salah satunya solar subsidi akan wajib menggunakan aplikasi MyPertamina.

Di sisi lain, SPBU akan memiliki satu buah sistem yang bisa memantau penggunaan BBM harian.

Ia

"Diharapkan dengan sistem seperti itu, tidak bisa lagi orang bermain-main. Contohnya nanti satu SPBU dengan SPBU lain datanya akan terintegrasi," kata Erika. ( Infosulawesi.com)

READ MORE READ MORE

Salut Untuk Ibu Megawati

Sejak Prabowo bergabung ke dalam pemerintahan Jokowi, sejatinya tidak ada lagi mekanisme check and balances yang bersifat formal dan memadai dalam penyelenggaraan negara kita. Semua telah menjadi orang pemerintahan. Dia yang dulu dianggap pelanggar HAM berat dan itu dijadikan isyu sentral untuk menyerangnya, justru mendapat jabatan yang mentereng di pemerintahan. Begitu pula dengan dengan masuk kabinetnya sang pedagang yang tidak pernah mau merugi, tapi pandai mengemas program-program pemberdayaan yang meluluhlantakkan hati ibu-ibu pengajian, bernama Sandiaga Uno, semakin menegaskan hilangnya mekanisme tersebut.

Mengutip ucapan seorang filosouf di kampanye pemilu yang lalu bahwa pemilu bukan untuk memilih orang yang terbaik tapi untuk mendapatkan yang lebih sedikit mudhoratnya, maka hari ini kita boleh bangga karena yang sedikit mudhoratnya dengan yang banyak mudhoratnya telah bersatu. Persatuan antara yang sedikit dan yang banyak mudhoratnya mungkinkah melahirkan hal yang baik? Tidak ada jawaban pasti untuk hal yang demikian. 

Banyak orang berfikir bahwa persatuan elit itu adalah ketika mereka sama-sama mendapat kursi di pemerintahan. Dan itu akan membawa dampak di akar rumput. Betapa terbelakangnya pemikiran seperti ini. Seolah negeri ini hanya soal elit dan rakyat hanya jadi pemandu sorak. Padahal ketika semua bergabung ke pemerintahan mulai dari celana kolor sampai mobil mentereng yang mereka gunakan akan didanai oleh uang rakyat. Artinya semakin banyak elit masuk ke pemerintahan, akan semakin banyak uang tersedot untuk membiayai mereka. Lalu rakyat dapat apa? Bagus kalau mereka benar kemudian mendedikasikan waktu, tenaga dan fikiran untuk memperbaiki keadaan, tapi siapa yang bisa menjamin itu. Bagaimana kalau persatuan ini hanya dimaksudkan untuk memudahkan para elit memenuhi ambisi-ambisi dan syahwat mereka? 

Dalam sebuah negara demokrasi adanya mekanisme check and balances yang formal dan memadai adalah prasyarat untuk berjalannya sebuah pemerintahan yang adil dan memperhatikan suara rakyat. Pemerintah akan sangat berhati-hati dan bersungguh-sungguh dalam bekerja, karena ada kelompok oposisi yang siap mengeritik mereka jika ada hal yang dirasa tidak tepat atau berpotensi merugikan masyarakat banyak dalam jangka panjang. Ketika mekanisme formal dan memadai itu hilang, suara rakyat tidak lagi punya saluran yang bisa langsung sampai ke pemerintah secara baik. Akan terjadi distorsi karena toh semua telah menjadi bagian dari pemerintahan. Mustahil jeruk makan jeruk bukan? 

Rakyat kemarin, hari ini dan hari-hari selanjutnya akan tetap dalam posisi marginal. Persatuan elit tidak menjadi jaminan bahwa mereka akan dibawa pada situasi yang lebih baik. Yang sudah pasti akan terjadi adalah akan semakin mudahnya penguasa membuat kebijakan dan aturan, akan semakin mudahnya pemerintah mendapat stempel pengesahan. Bahkan jika terjadi pelanggaran terhadap hak-hak rakyat, sejatinya tidak ada lagi suara yang cukup untuk didengar dan diindahkan oleh kekuasaan. Berharap pada partai-partai kecil yang masih kokoh menjaga amanah untuk jadi penyeimbang kekuasaan rasanya tidak akan dapat menghentikan apa yang dimaui oleh yang banyak dan sedikit mudhoratnya itu. 

Pada titik ini saya menyampaikan salut dan hormat pada Ibu Megawati. Terlepas dari segala kontroversi yang beliau hadirkan lewat pernyataan-pernyataannya, beliau adalah contoh dan teladan yang baik dalam sikap istiqamah berpolitik. Begitu kalah menjadi oposisi. Tidak pernah cawe-cawe untuk mendapatkan porsi di kekuasaan. Berulang kali SBY membujuk dan bahkan dari suami tercintanya agar PDIP dan beliau bergabung ke pemerintahan, beliau tolak dengan tegas. Beliau tidak takut untuk susah, dan dengan kepala tegak memilih untuk jadi oposisi. Buah dari keteguhan itu yang sekarang dinikmati partainya. Dua kali menang pemilu berturut-turut. Saya yakin partainya Prabowo dan Sandi tidak akan pernah sampai pada kemewahan semacam itu. 

( Sumber : https://www.facebook.com / 1582306152 / posts / 10221544329069231 / )

READ MORE READ MORE

Inikah Agenda Tersembunyi Dari Keberadaan KAMI ?

Membaca di media massa berita bahwa Kepala Staf Presiden (KSP) Jenderal  TNI (Purn) Moeldoko memperingatkan KAMI dalam nada keras mengancam,  meminta KAMI untuk menyampaikan aspirasi lewat jalur hukum, dan  menganggap KAMI hanyalah sekumpulan kepentingan, izinkan saya atas nama  Majelis Penyelamatan Indonesia/Deklarator KAMI menyampaikan hal-hal  sebagai berikut:

1. Terima kasih kepada Bapak KSP Moeldoko yang  berbicara mewakili Istana Presiden, atas pernyataannya yang menunjukkan  bahwa beliau sudah membaca Deklarasi KAMI bertajuk Maklumat  Menyelamatkan Indonesia.

2. Namun, KAMI menilai bahwa Bapak KSP  Moeldoko belum membaca Maklumat tersebut dengan seksama dan apalagi  memahami isinya secara mendalam.

3. KAMI bertanya tentang jalur  hukum apa yang dimaksud Bapak KSP Moeldoko? Bukankah penyampaian  aspirasi oleh rakyat adalah sesuai dengan Hukum Dasar yaitu UUD 1945  yang memberi kepada rakyat warga negara kebebasan berserikat dan  berpendapat, termasuk untuk menyampaikan pendapat di depan umum? Ataukah  mungkin permintaan untuk menyampaikan aspirasi lewat jalur hukum adalah  agar KAMI menggugat Pemerintah atas pelanggaran konstitusional yang  dilakukannya? Suatu hal yang dapat dilakukan namun belum dipikirkan.

4. Adalah benar penilaian Bapak KSP Moeldoko bahwa KAMI adalah  sekumpulan kepentingan. Memang KAMI mempunyai banyak kepentingan, antara  lain:

 (a). Meluruskan Kiblat Bangsa dan Negara yang banyak  mengalami penyimpangan, 

(b). Mengingatkan Pemerintah agar serius  menanggulangi Covid-19 dengan mengedepankan kesehatan dan keselamatan  rakyat di atas program ekonomi dan politik (Pilkada).

 (c).  Mengingatkan Pemerintah agar serius memberantas Korupsi, Kolusi, dan  Nepotisme yang masih merajalela di lingkungan Pemerintahan, dengan  mencabut Undang-Undang yang melemahkan KPK.

 (d). Mengingatkan  Pemerintah agar bersungguh-sungguh mengatasi ketakadilan ekonomi,  mengutamakan lapangan kerja bagi rakyat sendiri (bukan untuk Tenaga  Kerja Asing), dan mencabut Undang-Undang  yang lebih menguntungkan  pengusaha dari pada Kaum Buruh.

 (e). Mengingatkan  Pemerintah untuk  bertindak responsif terhadap upaya pemecahbelahan masyarakat dengan  tidak membiarkan kelompok-kelompok yang anti demokrasi, intoleran, dan  eksklusif dengan menolak kelompok lain seperti KAMI.

5. Itulah  sebagian dari sekumpulan kepentingan KAMI, yang pada intinya KAMI  berkepentingan agar Pemerintah dan jajarannya termasuk KSP bekerja  bersungguh-sungguh mengemban amanat rakyat, karena gaji yang diperoleh  berasal dari uang rakyat.

5. Izinkan KAMI mewasiatkan kepada Bapak KSP Moeldoko dan para staf di Istana untuk tidak mudah melempar tuduhan kepada KAMI:

 (a). Apakah KAMI yang memecahbelah rakyat ataukah kelompok-kelompok  penolak KAMI, yang patut diduga direkayasa bahkah didanai pihak tertentu  yang justeru memecahbelah rakyat?

 (b). Apakah kritik dan koreksi  KAMI yang menciptakan instabilitas ataukah kebijakan Pemerintah yang  tidak bijak, anti kritik, dan tidak mau mendengar aspriasi rakyat yang  justeru berandil dalam menciptakan instabilitas itu? 

 (c). Apakah  KAMI yang keluar dari batas (karena memaklumkan penyelamatan bangsa dan  negara) ataukah Pemerintah yang melampaui batas dengan menumpuk hutang  negara yang jadi beban generasi penerus, membentuk bersama DPR  undang-undang yang merugikan rakyat, dan mengabaikan rakyat berjuang  mempertahankan diri dari wabah dengan harus membiyai sendiri tes  kesehatan?

6. Akhirnya KAMI mengingatkan Bapak KSP Moeldoko dan  jajaran kekuasaan untuk tidak perlu melempar "ancaman" kepada rakyat.  Pada era demokrasi modern dewasa ini arogansi kekuasaan, sikap represif  dan otoriter sudah ketinggalan zaman. Bagi KAMI semakin mendapat  tantangan dan ancaman akan menjadi pelecut untuk tetap beristikamah  dalam perjuangan. KAMI bukan kumpulan orang-orang pengecut, karena para  insan yang bergabung dalam KAMI adalah mereka yang menyerahkan segala  urusan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT, dan hanya takut  kepadaNya. - Wallahu al-Musta'an -Jakarta, 02-10-20.

READ MORE READ MORE

Hanya Ini Lembaga Survei Yang Bisa Dipercaya di Indonesia

Hanya Ini Lembaga Survei Yang Bisa Dipercaya di Indonesia -- Persaingan Pilpres 2014, tidak hanya diwarnai kompetisi antara tim sukses, tapi juga perang survei. Itu lantaran lembaga survei seolah terbelah menjadi dua. 

Lembaga survei, seperti Puskaptis, JSI, IRC, dan LSN mengunggulkan due Prabowo-Hatta. Sebaliknya, Charta Politika, Cyrus Network, CSIS, Polltracking, LSI, IPI, SMRC, bahkan Litbang Kompas memprediksi pasangan Jokowi-JK yang menang.

Pengamat Universitas Diponegoro Ari Junaedi menyatakan, fenomena itu merupakan hal biasa dalam kompetisi. Hanya saja, kata Ari, pada akhirnya waktu juga yang membuktikan, siapa yang prediksinya kredibel dan mana yang abal-abal berdasarkan pesanan.

"Akhirnya publik pun terbuka matanya, mana lembaga survei yang kredibel dan tak kredibel," kata Ari kepada wartawan, Senin (21/7).

Republika/Tahta Aidilla 

Direktur Charta Politika Yunarto Wijaya (tengah). 

Menurut dia, keberadaan Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) layak diapresiasi. Pasalnya, Persepi berani melakukan audit dan menyatakan lembaga survei yang memenangkan Jokowi-JK dalam hitung cepatnya, bekerja sesuai kaidah ilmiah. Justru, kata dia, lembaga survei yang memenangkan Prabowo-Hatta, enggan diaudit. Hal itu semakin menunjukkan kecurigaan yang membuat publik curiga. 

Menjelang berakhirnya real count KPU pada Selasa (22/7), di mana Jokowi-JK sudah menunjukkan keunggulan raihan suara yang secara persentase tak jauh beda dengan prediksi Charta Politika maupun hasil quick count beberapa lembaga survei. "Fakta ini membuktikan, siapa yang asal-asalan dan kredibel," kata dia.

Karena itu, kata dia, masyarakat akhirnya tahu lembaga survei mana yang menggadaikan kaidah ilmiah demi sebuah kepentingan politik atau iming-iming fulus dan lembaga yang masih menjunjung profesionalitas dalam melakukan survei. "Jadi, mana survei yang dikerjakan ala kadarnya, akhirnya diketahui sudah," katanya.

Seperti diketahui, Direktur Charta Politika Yunarto Wijaya, melansir survei terbarunya sehari sebelum pencoblosan. Dalam sigi terbarunya, diprediksi pasangan Jokowi-JK bakal menjadi pemenang Pilpres 2014, dengan keunggulan antara empat hingga delapan persen.

Dalam hasil surveinya, terungkap elektabilitas Jokowi-JK mencapai 49,2 persen. Sementara, Prabowo-Hatta hanya 45,1 persen. Sisanya 5,7 persen belum menentukan pilihan atau menjawab tidak tahu. Maka, jika prediksi Jokowi unggul dengan selisih empat persen, hasil akhir kemungkinan pemenang mendapat suara 53 persen.

Sumber : Republika.co.id 

READ MORE READ MORE

Ingatlah Enam Janji Jokowi Kalau Terpilih

Ingatlah Enam Janji Jokowi Kalau Terpilih -- Juru bicara Timkamnas pasangan Jokowi-JK, Hasto Kristianto, di Jakarta, Sabtu (19/7), mengatakan bahwa penghitungan suara yang dilakukan lembaga-lembaga survei kredibel melalui hitung cepat, rekapitasi suara riil yang dilakukan DPP PDI Perjuangan maupun relawan, serta rekapitasi suara secara berjenjang yang dilakukan KPU hingga ke tingkat kabupaten dan kota di seluruh Indonesia, semuanya telah memberi arah kemenangan kepada pasangan Jokowi-JK. 

Timkamnas Jokowi-JK memberikan kepercayaan kepada KPU untuk melakukan rekapitulasi suara nasional secara jujur dan adil serta kepada Bawaslu untuk dapat melakukan pengawasan secara menyeluruh.

"Kami mempercayakan kepada penyelenggara Pemilu baik KPU maupun Bawaslu untuk benar-benar mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam rekapitulasi suara. Kami juga memberikan kepercayaan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan betul-betul mengawal proses transisi kepemimpinan ini agar berjalan secara aman dan damai," katanya. 

Antara/Teresia May  - Presiden ke-3 BJ Habibie (kiri) di dampingi Joko Widodo (kanan) dan Juru Bicara Capres Dan Cawapres Jokowi-JK, Anis Baswedan di Kediaman BJ Habibie, Patra Kuningan, Jakarta, Jumat (18/7). 

Berikut ini sejumlah visi dan misi yang dipaparkan Jokowi:

Pertama, pendidikan. di sektor pendidikan, Jokowi menekankan pada revolusi mental, yang dinilainya akan efektif bila dimulai sejak sedini mungkin dari jenjang sekolah, terutama pendidikan dasar. 

Menurut Jokowi, siswa sekolah dasar (SD) sepatutnya mendapatkan materi pendidikan karakter, pendidikan budi pekerti, dan pendidikan etika sebesar 80 persen, sedangkan ilmu pengetahuan cukup 20 persen. 

"Saat ini anak-anak SD sudah dijejali dengan matematika, IPA, IPS, dan bahasa Inggris, sehingga pendidikan etika, perilaku, dan moralitas, tidak disiapkan pada posisi dasar," kata Jokowi. 

Kemudian secara berjejang kata dia porsi ilmu pengetahuan di tingkatkan pada SMP menjadi 40 persen, sedangkan pendidikan karakter dan budi pekerti menjadi 60 persen. Pada tingkat SMA, pendidikan ilmu pengetahuan ditingkatkan lagi menjadi 80 persen serta pendidikan karakter dan budi pekerti diturunkan menjadi 20 persen. 

Kedua, pertanian. Di sektor pertanian, Jokowi menilai Indonesia masih membutuhkan banyak lahan pertanian untuk mencukupi kebutuhan pangan rakyat Indonesia. Untuk membangun lahan pertahuan dibangun waduk atau bendungan dan sistem irigasi pada lahan pertanian. 

Ketiga, kelautan. Di bidang kelautan, Jokowi menyoroti nelayan lokal Indonesia kalah bersaing dengan nelayan asing karena teknologi penangkapan ikannya tertinggal. Jokowi berjanji, jika terpilih sebagai presiden akan menyediakan kapal-kapal modern untuk para nelayan yang disertai dengan pelatihan bagi para nelayan. 

Keempat, energi. Di bidang energi, Jokowi menyoroti besarnya subsidi BBM dan subsidi listrik. Hal ini dapat diminimalisir dengan mengalihkan sumber energi dari BBM ke gas, karena Indonesia memiliki depsot gas sehingga anggarannya jadi lebih murah. 

Kelima, infrastruktur. Di bidang infrastruktur, Jokowi menyoroti masih kurangnya pengembangan infrastruktur di laut, pengembangan bandara, maupun penambahan jalur kereta api. 

Untuk infrastruktur laut, ia menilai, jika dapat dimaksimalkan maka ke depannya tidak ada lagi ketimpangan harga antara daerah yang satu dengan yang lain. Dia mengistilahkan konsep pembagunan infrastruktur laut yang akan dengan istilah tol laut. 

Keenam, administrasi birokrasi. Jokowi menjelaskan, jika terpilih ia akan segera menerapkan sistem elektronik dan jalur online dalam hal pengadaan barang dan jasa di seluruh institusi pemerintah, termasuk dalam hal pengawasannya. 

Sistem tersebut, kata dia, sudah mulai diterapkannya di lingkungan pemerintah provinsi DKI Jakarta.

Sumber : republika.co.id

READ MORE READ MORE

Sikap Aneh Koalisi Merah Putih

Sikap Aneh Koalisi Merah Putih - Betapa memprihatinkan cara kubu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa menyikapi hasil sementara pemilihan presiden 2014. Mereka tak segera menyadari kekalahannya. Belakangan, Prabowo malah menginginkan penundaan rekapitulasi suara.

Sikap itu aneh karena sebelumnya Koalisi Merah Putih, yang mengusung pasangan Prabowo-Hatta, justru mengklaim kemenangan. Mereka juga mengkritik kubu Joko Widodo-Jusuf Kalla yang sempat bergembira setelah melihat perolehan suara lewat hitung cepat. Saat itu kubu Prabowo meminta semua pihak menunggu penghitungan suara oleh Komisi Pemilihan Umum.

Kubu Prabowo juga sempat ngotot akan mengerahkan pendukung ke gedung KPU. Alasannya, demi mengamankan proses rekapitulasi suara. Tapi, belakangan, manuver tim Koalisi Merah Putih berubah lagi. Mereka menuntut KPU menunda rekapitulasi dengan dalih terjadi kecurangan. Kubu Prabowo pun berancang-ancang memperkarakan hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi.

Tim Merah Putih, yang berisi tokoh-tokoh dari partai yang cukup berpengalaman, seperti Golkar, Partai Amanat Nasional, dan Partai Keadilan Sejahtera, semestinya bersikap sportif. Kalau tidak percaya akan hasil hitung cepat, mereka bisa menghitung sendiri hasil pemilihan. Dengan begitu, mereka segera mendapatkan gambaran perolehan suara calon yang didukungnya.

Sejak awal, berbagai hasil hitung cepat yang kredibel jelas memenangkan Joko Widodo alias Jokowi dengan selisih 5 persen lebih. Hasil hitung riil dengan menggunakan data pindai formulir C1 bahkan menunjukkan selisihnya semakin lebar. Selisih itu terkesan kecil, tapi sebetulnya amat besar. Lima persen dari jumlah pemilih sekitar 130 juta adalah 6,5 juta. Jumlah ini setara dengan jumlah pemilih dari dua atau tiga provinsi di luar Jawa.

Kalaupun tim Prabowo menemukan dugaan kecurangan, seharusnya hal itu disampaikan sejak awal. Dengan begitu, pemungutan suara ulang bisa segera dilakukan tanpa menghambat tahapan pemilu. KPU jelas tak mungkin menunda rekapitulasi suara di tingkat nasional karena bertentangan dengan undang-undang. Langkah ini juga akan menimbulkan ketidakpastian politik.

Upaya menggugat hasil pemilihan ke MK mungkin perlu dihargai kendati akan sia-sia. Langkah ini juga pernah dilakukan pasangan Megawati-Prabowo pada 2009 dan tak berhasil. Bagaimanapun, tak gampang hakim konstitusi mengabulkan permohonan penggugat, apalagi mengubah hasil pemilihan presiden yang disahkan oleh KPU. Hakim konstitusi hanya akan mempertimbangkan kecurangan yang benar-benar masif dan mempengaruhi hasil pemilihan.

Pemilu bukan hanya soal menang atau kalah, melainkan juga tentang sportivitas. Mekanisme demokrasi ini akan rusak bila calon presiden tak menghargai aturan main. Manuver yang hanya menunda kekalahan semestinya tak dilakukan begitu pemilu selesai. Rakyat akan lega bila yang kalah segera memberikan ucapan selamat kepada sang pemenang.

Sumber : tempo.co

READ MORE READ MORE