Pemilihan presiden langsung sebenarnya dinilai tidak serasi dengan sistem multipartai di DPR (10 parpol).
Studi Mainwaring (1993) menunjukkan, mayoritas negara dengan demokrasi yang stabil menerapkan sistem pemerintahan parlementer (parlementerisme).
Dari 31 negara demokratis dan stabil yang diteliti, hanya empat negara yang menerapkan presidensialisme, sisanya menerapkan parlementerisme
Mainwaring melanjutkan, ketidakcocokan presidensialisme dan multipartisme bisa mengarah pada ketidakstabilan pemerintahan yang dipilih secara demokratis.
Pertama, presidensialisme multipartai seperti di Indonesia dikhawatirkan menimbulkan kebuntuan saat pengambilan keputusan, meskipun kasus kebuntuan anggaran Amerika Serikat hingga Oktober 2013 sebenarnya merupakan anomali presidensialisme dua partai.
Risiko kebuntuan bisa jadi lebih besar di Indonesia, mengingat banyaknya partai politik di DPR dan adanya dua kutub koalisi yang belum menunjukkan kondisi polarisasi yang mereda.
Kedua, kombinasi presidensialisme multipartai menjadi kompleks karena kesulitan koalisi antarparpol.
Kisruh antarparpol yang tergabung dalam sekretariat gabungan koalisi memberi pelajaran bahwa tidak selamanya partai setuju dengan kebijakan pemerintahan koalisi.
Fakta kartelisme kepartaian Indonesia sebenarnya menepis argumen pengaruh sistem pemerintahan terhadap efektivitas pemerintahan dan stabilitas demokrasi. Kartel politik dan kartel legislatif tampak kuat dalam pengambilan kebijakan.
Pidato perpisahan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan pada 19 Mei 2010 seolah berusaha menunjukkan fakta arah koalisi pragmatis pemerintahan saat itu.
Istilah-istilah politis seperti "kartel politik" dan "perkawinan politik" mengindikasikan bahwa kepentingan politik dan ekonomi telah menjadi pertimbangan kuat dalam pembuatan kebijakan pemerintah (Sobari, 2010).
Sebelumnya, studi Ambardi (2009) berhasil mengumpulkan bukti dan mengidentifikasi lima ciri kartel dalam sistem kepartaian di Indonesia Pasca-Reformasi, yaitu hilangnya peran ideologi partai politik, sikap permisif pembentukan koalisi, tiadanya oposisi kuat, tidak berartinya hasil pemilu dalam membentuk perilaku partai, dan kuatnya kolektivisme antarparpol daripada kompetisi.
Dalam kasus Indonesia, penyebab sebenarnya cukup sederhana, yakni berkaitan dengan hubungan akuntabilitas politik antara para legislator dan partai.
Sentralisasi kepemimpinan dan pengambilan keputusan partai-partai politik memaksa para legislator mengikuti strategi, taktik, dan kepentingan politik partai sebagai patronnya (anutan).
Ketakutan dan kekhawatiran akan peringatan partai yang berujung pada penarikan (recall) keanggotaan parlemen menyebabkan posisi mereka menjadi rentan. Dampaknya, akuntabilitas kinerja para legislator (dalam pembuatan kebijakan, penganggaran, dan pengawasan pemerintah) terhadap konstituen terabaikan.
Konsekuensinya, pemerintahan presidensial mendatang sepertinya akan mengalami nasib sama. Pemerintah tertekan oleh desain pemerintahan presidensialisme multipartai yang paradoksal dan praktek-praktek politik informal yang menyandera akuntabilitas pemerintahan.
Namun, bila para elite politik dan pemerintahan mengubah presidensialisme yang mulai mapan, tentunya juga bukan solusi bijak.
Maka pemerintah mendatang mesti mengupayakan terciptanya presidensialisme efektif sebagai salah satu jalan keluar.
Pertama, berupaya meningkatkan kemampuan pemerintah dalam mendeteksi persoalan publik (negara dan rakyat) yang menghambat kemajuan dan mencarikan jalan keluarnya.
Kapasitas itu dibutuhkan untuk mendorong akuntabilitas pemerintahan terpilih dalam merealisasi janji-janji kampanyenya.
Kedua, berusaha meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan efektif. Prinsip musyawarah mufakat dalam demokrasi Pancasila relevan dalam pembuatan kebijakan strategis maupun implementatif. Debat-debat kebijakan antara pemerintah, DPR, dan kalangan non-pemerintah mesti dilakukan atas dasar bukti-bukti kebijakan yang kuat dan relevan.
Musyawarah dengan dukungan argumen kebijakan yang otentik jauh lebih baik daripada mekanisme voting yang lebih menguntungkan koalisi mayoritas dalam parlemen.
Ketiga, memperkuat institusi-institusi penjaga akuntabilitas, seperti BPK, BPKP, UKP4, KPK, Komisi Informasi, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Komisi Yudisial, serta Ombudsman Republik Indonesia.
Kehadiran dan peran lembaga-lembaga itu akan mengawasi pemerintahan dan menjadi jembatan akuntabilitas antara pemerintah dan rakyat.
Tidak ketinggalan upaya-upaya kampanye akuntabilitas dan pelibatan publik dalam mendorong akuntabilitas pemerintahan.
Sumber : Tempo.co // Selasa, 22 Juli 2014 // Wawan Sobari, Dosen Ilmu Politik Universitas Brawijaya
Kedua, berusaha meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan efektif. Prinsip musyawarah mufakat dalam demokrasi Pancasila relevan dalam pembuatan kebijakan strategis maupun implementatif. Debat-debat kebijakan antara pemerintah, DPR, dan kalangan non-pemerintah mesti dilakukan atas dasar bukti-bukti kebijakan yang kuat dan relevan.
Musyawarah dengan dukungan argumen kebijakan yang otentik jauh lebih baik daripada mekanisme voting yang lebih menguntungkan koalisi mayoritas dalam parlemen.
Ketiga, memperkuat institusi-institusi penjaga akuntabilitas, seperti BPK, BPKP, UKP4, KPK, Komisi Informasi, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Komisi Yudisial, serta Ombudsman Republik Indonesia.
Kehadiran dan peran lembaga-lembaga itu akan mengawasi pemerintahan dan menjadi jembatan akuntabilitas antara pemerintah dan rakyat.
Tidak ketinggalan upaya-upaya kampanye akuntabilitas dan pelibatan publik dalam mendorong akuntabilitas pemerintahan.
Sumber : Tempo.co // Selasa, 22 Juli 2014 // Wawan Sobari, Dosen Ilmu Politik Universitas Brawijaya
PBB Lolos Pemilu, Yusril Minta Pendaftaran Caleg Diperpanjang - Pengadilan hari ini memutuskan PBB dapat ikut pemilu 2014.Kuasa Hukum Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra, meminta Komisi…- Megawati dan Puan Masih Tetap Mengecilkan Peran Jokowi Dalam Partai - Dalam tulisannya yang berjudul “Indonesian election: Prabowo now the favourite”, Connelly mengatakan Prabowo mengejar…
- Beginilah Adab Sopan Santun Calon Presiden Indonesia - Santri Kesal, Awal Ketemu KH Maimoen Zubair, Jokowi Tak Cium Tangan - Kedatangan calon presiden Joko Widodo atau Jokowi di Pondok…
- Presiden dan Wakil Presiden Hanya Bisa Dicalonkan Oleh Partai Politik - Selama satu dekade, antara tahun 2004-2014 ini, memberikan gambaran sangat jelas, bagaimana partai-partai politik, para…
- Soal Elektabilitas Jokowi Mulai Kambing hitam Jabatan Gubernur DKI - Elektabilitas terus merosot, bakal calon presiden PDI Perjuangan Joko Widodo menyalahkan jabatannya sebagai…
- Inilah Makna Nomor Urut Satu Bagi Prabowo Subianto - Calon Presiden Prabowo Subianto mengatakan nomor urut satu merupakan simbol yang baik dalam pertarungannya di Pilpres pada 9 Juli…
- Inilah Tata Cara Pencoblosan Pada Pemilu Legislatif 2014 - Pemilu legislatif 9 April 2014 menjadi momentum penting bagi bangsa Indonesia untuk menentukan transisi pemerintahan secara demokratis. Oleh…
- Ukuran Dalam Memilih Wakil Rakyat - Tokoh yang memiliki paras tampan dan berkharisma menjadi daya tarik ketika pemilu digelar. Boleh jadi ada yang berpendapat bahwa di balik wajah rupawan…
Pengamat kebijakan publik, Gigin Praginanto menilai, PDIP hanya memanfaatkan petani pada masa propaganda politik menjelang pemilu 2024.“Petani cuma dielukan di masa propaganda politik,” ungkapnya…- Pengamat Perminyakan Kurtubi Lolos Ke Senayan Dari Dapil NTB -- Rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional mengesahkan perolehan suara anggota DPR dari Provinsi Nusa…
Tidak ada komentar:
Posting Komentar