Agar Survei Politik Yang Disajikan di Ruang Publik Bukan Informasi Bias Yang Menyesatkan

Agar Survei Politik Yang Disajikan di Ruang Publik Bukan Informasi Bias Yang Menyesatkan - Statistik kadang-kadang identik dengan kebohongan, yang dibungkus dengan cita rasa ilmiah, cita rasa kuantitatif. Dalam soal statistik, sungguh menarik bila kita mencermati dua hasil kerja statistik (baca: survei) terbaru mengenai tingkat keterpilihan (elektabilitas) sejumlah figur sebagai calon presiden (capres).

Dua hasil survei ini dirilis oleh lembaga survei yang berbeda pada Maret lalu, dalam rentang waktu yang hampir bersamaan. Anehnya, meski kedua survei dilakukan pada bulan yang sama, bahkan pada rentang waktu yang hampir bersamaan, hasilnya sungguh jauh berbeda.

Hasil survei pertama dirilis oleh Indonesia Network Election Survey (INES) pada 31 Maret. Survei dihelat pada 14-21 Maret lalu, dan hasilnya menunjukkan, lima figur dengan elektabilitas tertinggi adalah Prabowo Subianto (35,6 persen), Megawati Soekarnoputri (17,1 persen), Jokowi (16,2 persen), Wiranto (9,5 persen), dan Aburizal Bakrie (7,5 persen). Selang beberapa hari sebelumnya (26 Maret), Charta Politika juga merilis hasil survei mengenai elektabilitas capres. Dari sejumlah figur yang disurvei pada 1-8 Maret 2014, hasilnya menunjukkan, lima figur dengan elektabilitas tertinggi adalah Jokowi (37,4 persen), Prabowo (14,5 persen), Aburizal Bakrie (9,9 persen), Wiranto (7,2 persen), dan Jusuf Kalla (5,5 persen).

Hasil survei memang merupakan potret pandangan pemilih pada saat survei dilakukan. Tapi, apakah pandangan itu begitu dinamis dengan volatilitas yang sangat tinggi, sehingga bisa berubah dalam sekejap waktu? Menariknya lagi, konon kedua survei ini menggunakan metode pencuplikan sampel berpeluang (probability sampling method), sehingga kesahihannya bisa dipertanggungjawabkan menurut kaidah statistik.

Secara statistik, perbedaan hasil dua buah survei yang memotret variabel yang sama (elektabilitas) dari populasi yang sama (pemilih) memang sebuah keniscayaan. Namanya juga survei sampel. Perbedaan muncul karena setiap survei memotret populasi dari sampel responden yang berbeda. Namun, lain soal bila perbedaan yang terjadi begitu tajam, bahkan dengan pola yang saling bertolak belakang. Dengan perbedaan setajam ini, pertanyaan yang menyeruak bisa jadi bukan soal hasil survei mana yang paling presisi, tapi mana yang bisa menjadi pegangan (baca: benar) untuk menggambarkan preferensi pemilih.

Karena itu, cukup beralasan bila kita sedikit khawatir: lembaga survei telah menjadi alat politik untuk mendongkrak atau mengambrukkan figur dalam semalam. Dan, bisa jadi surveisurvei politik yang dilakukan selama ini atas pesanan pihakpihak yang ingin dilambungkan popularitasnya.

Idealnya, ada semacam lembaga (watchdog) yang memiliki otoritas untuk memverifikasi kesahihan dan keandalan metodologi yang digunakan oleh lembaga survei. Siapa yang bisa menjamin sampel 1.200 atau 6.588 responden tidak bias dalam menggambarkan pandangan 187 juta pemilih yang begitu heterogen?

Lembaga yang dimaksud dapat berasal dari kalangan akademisi, praktisi lembaga survei, atau lembaga khusus bentukan pemerintah. Selain aspek metodologi, independensi, dan obyektivitas, lembaga survei juga harus dikawal. Dengan demikian, hasil survei politik yang disajikan di ruang publik adalah potret mengenai realitas, bukan informasi yang bias dan menyesatkan.

sumber : pemilu.tempo.co

Other Articles