Partai Korupsi Sapi, Apa Boleh Buat - ‘’Daging Sapi Mahal Ini Biangnya: Partai Korupsi Sapi’’. Demikian bunyi spanduk di tepi jalan. Spanduk yang menunjuk PKS (Partai Keadilan Sejahtera) ini fotonya beredar luas di dunia maya.
Daging sapi di Indonesia, paling mahal di dunia. Tertangkapnya eks Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq, menguak permainan impor daging sapi yang membuat harga di konsumen jadi mahal. PKS pun jadi tertuduh.
Apa boleh buat. ‘’PKS bukan kumpulan orang suci,’’ kata Anis Matta, Sekjen PKS yang kemudian didaulat menggantikan Luthfi sebagai presiden partai, di Gedung Markaz Da'wah, Jumat (1/2).
‘’Kita pasti sebagai manusia biasa melakukan banyak sekali kesalahan. Terutama kami, saya secara pribadi, dan semua pimpinan PKS menyadari bahwa kita sebagai manusia biasa pasti melakukan kesalahan,’’ katanya kepada pers.
Kesalahan kader-kader PKS di Kementrian Pertanian, sangat merugikan umat. Misalnya membuat daging sapi menjadi sumber protein hewani mewah bagi sebagian besar masyarakat. Hanya kaum kaya yang sanggup membelinya.
Bagaimana bisa?
Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), sudah memaparkan hasil kajian kebijakan tata niaga komoditas strategis daging sapi. KPK menemukan sejumlah titik rawan adanya tindak pidana korupsi terkait komoditas sapi dan daging sapi.
Pengaduan masyarakat sepanjang periode 2005-2012 atas dugaan tindak pidana korupsi terkait komoditas sapi dan daging sapi diklasifikasikan oleh KPK dalam enam modus. Yaitu penggelapan impor daging sapi, impor daging sapi fiktif, penyalahgunaan prosedur importasi daging sapi, penyalahgunaan dana bansos ternak sapi, dan suap proses impor daging sapi.
"Ini terjadi akibat masifnya masalah di sektor daging. Dalam satu dekade, ada indikasi pembiaran by design," kata Wakil Ketua KPK, Busyro Muqoddas dalam paparan diskusi di KPK, Rabu, 20 Pebruari 2013.
Padahal pemerintah telah menargetkan Program Swasembada Daging Sapi dan Kerbau (PSDSK) dengan menggelontorkan dana sebesar Rp18,7 triliun yang dialokasikan melalui APBN 2009-2014. Namun kenyataannya, kebijakan tata niaga komoditas daging sapi ini tidak mencerminkan keberpihakan kepada 6,2 juta peternak sapi lokal.
Lebih jauh, Busyro menyebutkan adanya fenomena penyumbatan distribusi. Suatu kebijakan yang didesain untuk mengerdilkan daya saing peternakan lokal, karena daging-daging yang beredar di Jakarta sudah ditentukan melalui unsur kartel.
"Jadi bisnis bidang ini sudah dimiliki kartel dan termasuk importasi daging dari luar negeri juga ada kaitannya dengan kapiltalisme asing. Sehingga hak peternak yang seharusnya dilindungi negara malah kena kartel asing," ujar Busyro.
Populasi sapi potong sendiri berdasarkan data yang diperoleh KPK per wilayah dan setelah ditotal hasilnya mencapai 93 persen, jumlah tersebut seharusnya bisa mencukupi kebutuhan daging dalam negeri. Tapi faktanya, pemerintah tetap melakukan impor.
Temuan terbaru BPK memastikan juga bahwa sejak 2010, setiap tahun telah terjadi impor daging sapi melebihi kuota yang telah ditetapkan, termasuk kuota yang telah direvisi itu. Kepastian itu didapat karena data impor di Badan Karantina Pertanian berbeda jauh dengan data di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Artinya, ada pemalsuan data di sini.
Hal ini disampaikan oleh Ali Maskur, anggota BPK kepada para wartawan, Kamis, 14 Februari 2013 (Kompas, Jumat, 15/02/2013).
Sedangkan temuan Kompas memperlihatkan selama itu pula telah terjadi pemalsuan dokumen yang meluas, baik dalam impor daging, maupun jeroan sapi. Terjadi juga praktek penyelundupan dengan modus dokumennya impor jeroan sapi, tetapi isinya adalah daging sapi. Jumlah impor jeroan empat perusahaan yang tercatat pada Januari 2010 – Juni 2011 mencapai 28.331 ton. Dari jumlah itu diduga sebagian besarnya berisi daging.
Kajian KPK juga menemukan adanya fakta daging-daging dari daerah tidak bisa sampai ke Jakarta. Setelah diusut, ternyata ada upaya mencegah pasokan daging untuk bisa sampai ke Jakarta. Menurutnya, lima Rumah Pemotongan Hewan (RPH) dibiarkan nganggur selama lima tahun.
"Jadi ada apa ini? Ini by design. Akibatnya ada kelompok penguasa bisnis daging," tegas Busyro.
suara-islam.com
Sedangkan temuan Kompas memperlihatkan selama itu pula telah terjadi pemalsuan dokumen yang meluas, baik dalam impor daging, maupun jeroan sapi. Terjadi juga praktek penyelundupan dengan modus dokumennya impor jeroan sapi, tetapi isinya adalah daging sapi. Jumlah impor jeroan empat perusahaan yang tercatat pada Januari 2010 – Juni 2011 mencapai 28.331 ton. Dari jumlah itu diduga sebagian besarnya berisi daging.
Kajian KPK juga menemukan adanya fakta daging-daging dari daerah tidak bisa sampai ke Jakarta. Setelah diusut, ternyata ada upaya mencegah pasokan daging untuk bisa sampai ke Jakarta. Menurutnya, lima Rumah Pemotongan Hewan (RPH) dibiarkan nganggur selama lima tahun.
"Jadi ada apa ini? Ini by design. Akibatnya ada kelompok penguasa bisnis daging," tegas Busyro.
suara-islam.com
Jokowi-JK Bakal Larang Perda Syariat Islam -- Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) akan melarang munculnya peraturan daerah baru yang berlandaskan syariat Islam. Namun, khusus untuk…- Kini Giliran Pemilu Legislatif Digugat ke MK - Salah satu calon anggota legislatif dari Partai Kebangkitan Bangsa, Anwar Rachman, mengajukan uji materil terhadap Pasal 5 dan Pasal 215 Undang-Undang…
- Prabowo Subianto Akan Hapus Sistem Kerja Outsourcing - Jika Prabowo Subianto yang diusung Gerindra sebagai calon presiden diberi amanat oleh rakyat untuk memimpin negeri ini maka sistem kerja…
- Beginilah Adab Sopan Santun Calon Presiden Indonesia - Santri Kesal, Awal Ketemu KH Maimoen Zubair, Jokowi Tak Cium Tangan - Kedatangan calon presiden Joko Widodo atau Jokowi di Pondok…
- Apakah PDIP Mau Melindungi Jokowi Jika Dipanggil KPK ? - Nama Gubernur Jokowi mulai disorot, terutama karena kasus impor bus dari China yang konyol dan berbau korupsi dan kini telah dilaporkan ke…
- Prabowo lolos Dari 'jebakan batman' pelanggaran HAM - Dua pasangan capres cawapres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) 'duel' dalam debat pertama yang…
- PPP Dihantam Konflik Yang Tidak Pernah Reda - Konflik internal PPP tidak pernah reda. Jika beberapa waktu lalu internal PPP sempat panas soal dukungan ke Prabowo-Hatta di Pilpres maka kini…
- Terkesimakah Semua Orang Atas Pencitraan Jokowi? - Menurut hasil survei embaga Survei Nasional (LSN), 71,2 persen warga DKI Jakarta mengaku kurang setuju jika Jokowi masju Capres pada Pemilu…
- Pada era Orde Baru, Indonesia hanya mengakui tiga partai politik: Partai Demokrasi Perjuangan, Partai Golongan Karya, dan Partai Persatuan Pembangunan. Kala itu, Presiden Soeharto tak mengizinkan…
- Jokwi dan Sabdo Pandito Ratu - Mandat apapun yang dititahkan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri kepada Joko Widodo alias Jokowi, pasti akan dipatuhi oleh Gubernur DKI Jakarta…
sejak awal bergulirnya kasus ini sarat dengan manipulasi politik dan aku rasa PKS hanya menjadi korban saja,, salam dari caleg PKS Kalbar 2014
BalasHapusPARTAI SEKARANG MAH SAMA AJA
BalasHapus