Kaum Buruh Tolak PDIP, Karena Zaman Megawati Buruh Terpinggirkan - Menjelang Hari pencoblosan untuk Pemilu Legislatif (Pileg) 2014 yang tinggal menghitung hari. Namun, Sejumlah klaim dukungan terus mengalir ke sejumlah partai politik (parpol) peserta pemilu.
Contohnya klaim dukungan yang dilakukan sejumlah aktivis buruh kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Anehnya, klaim dukungan aktivis buruh untuk PDIP tersebut, disambut sepihak oleh kalangan elite dan politikus PDIP, tanpa terlebih dahulu mengkonfirmasi kebenarannya.
Mendapati itu, Koalisi Serikat Pekerja dan Buruh Selamatkan Indonesia (Konsep Indonesia), meminta kepada kaum buruh agar tak mudah memercayai hal itu.
Pasalnya, buruh tak mengkhususkan suaranya pada satu partai, tetapi bersabar dalam menentukan pilihan politiknya. "Konsep Indonesia menolak dan mengecam klaim para elite parpol (PDIP)," kata Presiden Konsep Indonesia, Satya Wijayantara melalui siaran pers yang diterima, Jakarta, Selasa (1/4/2014).
"Salah satunya PDIP yang melakukan pembajakan suara buruh dengan mengklaim gerakan buruh sebagai pendukungnya, padahal hanya untuk kepentingan politiknya belaka," imbuhnya.
Dia menyatakan, klaim atas suara buruh oleh kalangan elite PDIP, dianggap sebagai cara pembajakan pemilih kaum buruh. Maka itu, pihaknya meminta kepada kalangan buruh, agar berhati-hati jika ada ajakan pengerahan dukungan untuk partai tertentu.
Apalagi, lanjut Satya, klaim dukungan buruh itu semakin santer pascapenetapan Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) yang didapuk menjadi calon presiden (capres) atas mandat dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
"Tindakan pembajakan suara tersebut mengingkari kesejarahan, bahwa di masa Megawati berkuasa dan menjadi presiden, terbukti nasib buruh swasta maupun BUMN terpinggirkan," ungkapnya.
Dia menambahkan, mengacu pada Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Keburuhan, pada saat Megawati menjabat sebagai Presiden, pewaris tahta politik Soekarno itu dianggap telah melakukan 'perselingkuhan' dengan kapitalisme.
Di mana, kepemimpinan Megawati dinilai ikut melegalkan praktik outsourcing terhadap buruh. "Melakukan privatisasi atau penjualan aset BUMN, diantaranya Indosat, yang menopang Industri strategis di bidang Informasi dan keamanan," pungkasnya.
Sumber: sindonews
Dia menambahkan, mengacu pada Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Keburuhan, pada saat Megawati menjabat sebagai Presiden, pewaris tahta politik Soekarno itu dianggap telah melakukan 'perselingkuhan' dengan kapitalisme.
Di mana, kepemimpinan Megawati dinilai ikut melegalkan praktik outsourcing terhadap buruh. "Melakukan privatisasi atau penjualan aset BUMN, diantaranya Indosat, yang menopang Industri strategis di bidang Informasi dan keamanan," pungkasnya.
Sumber: sindonews
Apa Khabar Pencekalan Prabowo Oleh Amerika.... ? - Duta Besar (Dubes) Amerika Serikat (AS) untuk Indonesia Robert O Blake menggelar pertemuan dengan pimpinan 12 Ormas Islam yang tergabung dalam…
- Jokowi 'Nyapres', Masyarakat Kecewa ... !!! - Masyarakat pemilih di DKI Jakarta, kecewa dengan langkah politik gubernur Joko Widodo (Jokowi) untuk maju sebagai capres. Masyarakat menilai,…
Sebagian aktifis dakwah menganggap bahwa kemenangan di pesta demokrasi (pemilu/pilkada) merupakan tolak ukur dari sebuah kemenangan dalam berdakwah. Asumsinya, pemilu menjadi artikulasi politik…- Siapa berkoalisi dengan siapa menjadi isu politik paling hangat paska Pemilu Legislatif (Pileg) pada 9 April 2014. Terlebih, berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count sejumlah lembaga survei,…
- Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, secara tegas meminta kepada kader partai yang pindah ke partai lain demi mengejar jabatan untuk tidak memasang foto Soekarno dan Ketua Umum Megawati…
- Soal Politik Jokowi Sasar Pemilih Pemula - Awal pekan kemarin sekira 187 ribu siswa SMA di 18 Provinsi yang mengikuti ujian nasional ‘dipaksa’ mengonsumsi materi soal mata pelajaran Bahasa …
- Ternyata Inilah Yang Membuat Jokowi Terlihat Begitu Perkasa - Apa prestasi Joko Widodo yang spektakuler selama dia jadi kepala daerah, Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta itu? Kalau para…
- Ketatnya persaingan Jokowi-Prabowo Membuat Investor Panik - Kementerian Keuangan meyakini persaingan ketat dua calon presiden yang sudah mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum membuat…
- Mengapa Rakyat Masih Mau Datang Ke TPS - Meski belum ada hasil resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), hasil hitung cepat (quick count) sejumlah lembaga survei telah memperlihatkan kemungkinan…
Tidak ada komentar:
Posting Komentar