Aliansi Pengusaha China Desak Megawati Pasangkan Jokowi dengan Jusuf Kalla - Sofyan Wanandi dan aliansi pengusaha China APINDO yang hanya berdagang demi mengeduk keuntungan, mendesak Megawati Soekarnoputri menduetkan Jokowi-Jusuf Kalla hanya karena Mega tidak memiliki cukup dana. Wanandi dan APINDO-nya siapkan dana Rp2 trilyun, memakai cara-cara Orde Baru bergaya cukongisme dan kriminal politik. Para tokoh GMNI dan HMI, IMM, PMKRI dan Kelompok Cipayung Plus marah dan geram mendengar transaksi (deal ) uang dan politik tersebut karena merusak demokrasi, menghinakan rakyat.
''Kalau sampai Megawati menduetkan Jokowi-Jusuf Kalla karena pasokan uang dari Sofyan Wanandi dan golongan pengusaha China mereka, maka rusaklah demokrasi, rusaklah PDIP, rusaklah Megawati, hancurlah daulat rakyat negeri ini, semuanya jadi dagang sapi dan transaksional. Megawati harus mendengar nasehat seniornya, Suko Sudarso yang dikenal sebagai Komandan Barisan Soekarno dan tokoh GMNI ITB bahwa kita butuh cawapres Jokowi yang anti-Kroniisme, anti-KKN, dan itu bukan Jusuf Kalla, '' kata aktivis GMNI Frans Aba MA, kandidat PhD dari National University of Malaysia.
Para aktivis 1998 dan berbagai kalangan di ITB menolak Jokowi diduetkan dengan Jusuf Kalla dan para alumni ITB serta kalangan aktivis ITB yang kritis bakal menyerang Sofyan Wanandi bersama para Cukong dan pengusaha China yang menggunakan cara-cara Orde Baru melalui Cukongisme. ''Cara Sofyan Wanandi dan CSIS itu keji dan jahat,'' kata Ahmad Kasino, aktivis gerakan mahasiswa 1998. '' CSIS harus hentikan cara cara Orde Baru yang membuat rakyat terluka, membuat ummat Islam geram dan frustasi serta kehilangan kepercayaan pada PDIP, Megawati dan Jokowi,'' kata mantan aktivis ITB Ir Abdulrachim.
Ketua Presidium GMNI Twedy Noviady Ginting meminta Megawati diberi kesempatan untuk berpikir tenang sampai pemilu legislatif selesai dan tidak ada deal-deal politik yang dipaksakan oleh siapapun yang ambisius transaksional karena merusak moral bangsa dan merusak Pancasila.''Biarlah Ibu Megawati berpikir tenang demi kepentingan bangsa dan negara,'' katanya..
Para peneliti dan aktivis prodemokrasi menilai Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi jangan sampai untuk berduet dengan Jusuf Kalla karena Megawati dan PDIP bakal dijual habis, dirugikan dan dikebiri karena bakal jadi alat bisnis neoliberal yang menggilas amanat rakyat. ''Jusuf Kalla dan Jokowi jelas menguntungkan JK, namun menghabisi Megawati dan Jokowi. PDIP bakal gigit jari, sementara gurita bisnis dan kepentingan konglomerasi JK kian menggila. Megawati jangan mau dibodohi berbagai lembaga (CSIS dan sekutunya) yang menyodorkan Jusuf Kalla berduet dengan Jokowi, Itu berarti Megawati dan PDIP bunuh diri,'' kata Idris Hemay, mantan aktivis HMI dan kini peneliti CSRC UIN Jakarta yang juga alumnus Kelompok Cipayung.
''Wah, kalau Jokowi dengan Jusuf Kalla, habis negeri ini, habis sudah Megawati dan PDIP, sia-sia, percuma, rakyat akan menderita. Soal dolar turun dan rupiah naik, itu kan akal-akalan sesaat dari kubu JK yang mendukung Jokowi,'' kata seorang tokoh senior GMNI jebolan ITB. Pertanyaannya, apa mau Megawati dan Jokowi jadi alat politik dan kambing congek Jusuf Kalla?
Megawati dan PDIP sebenarnya sudah trauma dengan masa lalu SBY-JK yang mengalahkannya pada pilpres 2004, padahal JK adalah Menko Kesra Mega, dan SBY menkopolkam Mega, namun keduanya malah berduet menggilas Megawati pada Pilpres 2004.
'Pilihannya adalah Akbar Tanjung yang lebih loyal pada Megawati dan bisa dipegang omongannya,'' kata seorang tokoh GMNI yang tak ingin disebutkan namanya.
PDIP juga merasa dicemaskan dengan bisnis besar grup JK yang menjadi konglomerasi di negeri ini dan pasti menggilas Megawati maupun Jokowi.
Tidak ada jaminan Jokowi-JK akan mendapatkan elektabilitas tertinggi jika dipasangkan, sebab posisi JK tak menguntungkan bagi PDIP. Apalagi tak ada jaminan Golkar mau menduetkan Jokowi dengan JK, malah sangat mungkin Jokowi diduetkan dengan Dr Akbar Tanjung, seperti saran Prof Salim Said, pengamat politik dan militer.
''Golkar sudah trauma dengan JK, juga PDIP curiga pada JK sebab ketika jadi cawapres SBY, justru JK bermain sendiri dan membiarkan SBY kalang kabut. PDIP bakal dilipat JK jika Jokowi duet dengan JK, PDIP tak mau dikadalin. JK dulu menko kesra Megawati, kemudian bersama SBY menikam Megawati sampai kalah telak pada Pilpres 2004. Megawati belum lupa dengan pengkhianatan JK tersebut ,'' kata sumber politik di PDIP dan di Demokrat.
Tahun lalu, ada kabar Sofyan Wanandi alias Liem Bian Kun bersaudara Liem Bian Kie, berupaya menjadikan Jusuf Kalla sebagai calon wakil presiden dari PDIP , dan itu tidak mengagetkan. Sejak lama, bos Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) itu memang diketahui memperjuangkan JK, panggilan akrab Jusuf Kalla, agar bisa kembali tampil di pentas melanjutkan kepemimpinan nasional.
“Sofyan Wanandi dan JK punya hubungan masa lalu, keduanya sudah berteman sejak tahun 60 an, tidak aneh kalau Sofyan mendukung JK,” kata Direktur SUN Institute Andrianto, Jumat (11/10/2013).
Bagi Andrianto, kabar Sofyan Wanandi menyiapkan Rp 2 triliun bersama Mari Elka Pangestu agar PDIP mengusung duet Mega-JK atau Jokowi-JK, kalau benar adanya, juga tidak mengagetkan. Kelompok neoliberalis acap kali memang menggunakan uang sebagai alat dalam melancarkan manuvernya.
Tapi, cara-cara seperti itu merusak demokrasi. Demokrasi jadinya dikontrol oleh pemilik modal. Suara rakyat bukan lagi manivestasi dari apa yang jadi harapan rakyat. Untuk itu kata Andrianto, agenda menggolkan duet Jokowi-JK atau Mega-JK dengan tawaran uang merendahkan demokrasi dan rakyat. Benar-benar meremehkan akal pikiran bangsa.
“PDIP saya kira cukup dewasa menyikapi tawaran tersebut. Sepuluh tahun jadi oposisi pelajaran berharga bagi PDIP. PDIP tidak akan gampang diiming-imingi. Kalau PDIP menerima tawaran itu sama saja menghancurkan ideologi PDIP yang selama ini mereka perjuangkan,” imbuh Andrianto.
Selain alasan tawaran pragmatis, Andrianto juga menilai PDIP perlu mempertimbangkan kapasitas JK. Saat jadi RI 2 tidak ada prestasi JK biasa-biasa saja. Menduet Mega-JK atau Jokowi-JK akan merugikan bagi bangsa ke depan.
“JK sudah terbukti gagal. Di Pilpres lalu suara JK lebih kecil dari Golkar. Kalau sekarang dia ngotot maju lagi itu ambisi yang nyeleneh,” katanya. ''Jangan Lu Lagi, Lu lagi (4 L)'', ujarnya.
“Sebaiknya PDIP tak mengusung figur yang pernah nyalon tapi gagal kayak JK. Beri peluang tokoh lain saja,” katanya
sumber : .rimanews.com
Tapi, cara-cara seperti itu merusak demokrasi. Demokrasi jadinya dikontrol oleh pemilik modal. Suara rakyat bukan lagi manivestasi dari apa yang jadi harapan rakyat. Untuk itu kata Andrianto, agenda menggolkan duet Jokowi-JK atau Mega-JK dengan tawaran uang merendahkan demokrasi dan rakyat. Benar-benar meremehkan akal pikiran bangsa.
“PDIP saya kira cukup dewasa menyikapi tawaran tersebut. Sepuluh tahun jadi oposisi pelajaran berharga bagi PDIP. PDIP tidak akan gampang diiming-imingi. Kalau PDIP menerima tawaran itu sama saja menghancurkan ideologi PDIP yang selama ini mereka perjuangkan,” imbuh Andrianto.
Selain alasan tawaran pragmatis, Andrianto juga menilai PDIP perlu mempertimbangkan kapasitas JK. Saat jadi RI 2 tidak ada prestasi JK biasa-biasa saja. Menduet Mega-JK atau Jokowi-JK akan merugikan bagi bangsa ke depan.
“JK sudah terbukti gagal. Di Pilpres lalu suara JK lebih kecil dari Golkar. Kalau sekarang dia ngotot maju lagi itu ambisi yang nyeleneh,” katanya. ''Jangan Lu Lagi, Lu lagi (4 L)'', ujarnya.
“Sebaiknya PDIP tak mengusung figur yang pernah nyalon tapi gagal kayak JK. Beri peluang tokoh lain saja,” katanya
sumber : .rimanews.com
Pemilihan presiden langsung sebenarnya dinilai tidak serasi dengan sistem multipartai di DPR (10 parpol). Studi Mainwaring (1993) menunjukkan, mayoritas negara dengan demokrasi yang stabil…
Istilah "Kampung maling” sempat memicu kericuhan dalam rapat kerja gabungan Jaksa Agung (saat itu) Abdul Rahman Saleh dengan Komisi II dan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat pada 17 Februari 2005.…- Jokowi Mulai Jadi Orang Yang Dizalimi ? - Setelah beberapa waktu lalu muncul isu Gubernur DKI Jakarta Jokowi disadap, kali ini muncul isu Jokowi bakal dibunuh atau dibuat cacat jika tetap maju…
- Pemilihan Presiden Bukanlah Hal Yang Main - Main - Sudah hampir 10 tahun negeri ini dipimpin oleh presiden SBY. Hasilnya apa? Seperti yang kita lihat sekarang, sulit bagi kita untuk mengatakan…
- Inilah 11 Janji SBY Untuk 5 Tahun Yang Akan Datang - Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melalui Partai Demokrat mengklaim telah berhasil memajukan perekonomian dan…
Kalaulah Prabowo Subianto Bukan Anak Dari Soemitro Djojohadikusumo ... ???- dan Jika Yang Difitnah Itu Bukan Prabowo Putra Sumitro, Niscaya Ibukota Dilebur Jadi Abu - Kalaulah…- Apakah Koalisi Berorientasi Kepada Kepentingan Publik ? - Tema ini merupakan isu sentral dalam banyak pembicaraan publik selepas pemilu legislatif 9 April yang lalu. Berkaitan dengan pembicaraan…
- Akhirnya Kubu Prabowo Buka Suara Tentang Kebocoran Uang Negara Sebesar 1000 triliun Rupiah - Akhirnya Kubu Prabowo-Hatta, angkat bicara soal pertanyaan beberapa pihak yang meragukan kebocoran…
- Polemik PKS dengan Koalisi - Polemik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan koalisi terkait kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) akan berujung pada pendepakan PKS dari barisan koalisi. Hal itu…
- Siapa berkoalisi dengan siapa menjadi isu politik paling hangat paska Pemilu Legislatif (Pileg) pada 9 April 2014. Terlebih, berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count sejumlah lembaga survei,…
Tidak ada komentar:
Posting Komentar