Kebijakan Pro Asing + Utang SBY = Negara Bangkrut! - Selama 9 tahun menjabat, pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dianggap membuat jumlah utang negara meningkat cukup signifikan.
Menurut Ketua Koalisi Anti Utang (KAU), Dani Setiawan, selama masa pemerintahaan SBY peningkatan jumah utang mencapai 724,22 triliun rupiah, dan secara keseluruhan total utang pemerintah Indonesia hingga April 2013 telah mencapai 2.023,72 triliun.
Menurut Ketua Koalisi Anti Utang (KAU), Dani Setiawan, selama masa pemerintahaan SBY peningkatan jumah utang mencapai 724,22 triliun rupiah, dan secara keseluruhan total utang pemerintah Indonesia hingga April 2013 telah mencapai 2.023,72 triliun.
"Angka 724 trilun itu amat besar, belum ditambah utang-utang baru yang belum cair, saya berani katakann peningkatan bisa mencapai hampir 1000 triliun nanti jika melihat penurunan nilai tukar uang kita. Jadi kalo SBY mengatakan sejak tiga tahun lalu mengurangi utang, setgab juga mengeluarkan edaran ke berbagai instansi untuk mengurangi pembiayaan, faktanya jumlah utang terus meningkat," ujar Dani dalam Diskusi Kemandirian Bangsa "Kebijakan Pro Asing+Utang SBY=Negara Bangkrut!" di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Ahad (7/7/2013).
Menurut Dani, kondisi utang pemerintah yang terus meningkat, menyebabkan anggaran negara terus tersedot untuk membayar utang sehingga mengorbankan alokasi untuk pos-pos yang lain.
Pada tahun 2013 pemerintah merencanakan membayar cicilan pokok dan bunga utang sebesar 299,708 triliun atau sekitar 17,3 persen dari total belanja negara pada APBNP 2013 yang berjumlah 1.726,2 triliun.
"Beban pembiayaan APBN besar di utang. Penambahan utang mau tidak mau telah menggerus keuangan negara dan mengurangi anggaran untuk sektor publik yang tentunya merugikan rakyat," jelasnya.
sumber : suara-islam
Pada tahun 2013 pemerintah merencanakan membayar cicilan pokok dan bunga utang sebesar 299,708 triliun atau sekitar 17,3 persen dari total belanja negara pada APBNP 2013 yang berjumlah 1.726,2 triliun.
"Beban pembiayaan APBN besar di utang. Penambahan utang mau tidak mau telah menggerus keuangan negara dan mengurangi anggaran untuk sektor publik yang tentunya merugikan rakyat," jelasnya.
"Beban pembiayaan APBN besar di utang. Penambahan utang mau tidak mau telah menggerus keuangan negara dan mengurangi anggaran untuk sektor publik yang tentunya merugikan rakyat," jelasnya.
sumber : suara-islam
Nasip Jokowi Tergantung Presiden SBY ? - Dalam pertemuan super singkat di Istana Negara, kemarin, Joko Widodo atau Jokowi meminta izin cuti kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Usai…- Polemik PKS dengan Koalisi - Polemik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan koalisi terkait kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) akan berujung pada pendepakan PKS dari barisan koalisi. Hal itu…
- Inilah Perbedaan Jokowi dan Prabowo di Media Sosial – Jika Anda mencari nama Joko Widodo di jejaring sosial twitter, Anda hanya akan menemui akun-akun tak terverifikasi bernama Jokowi dan…
- Bagaimana Jika Partai Gerindra dan Golkar Berkoalisi ? - Hubungan Partai Gerindra dan Golkar terlihat makin mesra setelah pertemuan antara Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie dengan Ketua Dewan Pembina…
- Wiranto dan Hary Tanoesoedibjo Calon Presiden dan Wakil Presiden Hanura -- Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) akhirnya resmi mengusung pasangan Wiranto dan Hary Tanoesoedibjo sebagai calon…
- Capres Demokrat Akan Bertarung Sengit Dengan Jokowi dan Prabowo Subianto ? - Jika di pemilu 2009 silam Demokrat begitu perkasa dengan raihan suara 20,85 persen, kini pemilu 2014 Demokrat hanya…
- Inilah Makna Nomor Urut Dua Bagi Joko Widodo - Calon Presiden Joko Widodo mengatakan nomor urut dua merupakan simbol keharmonisan dan keseimbangan dalam menjalankan pemerintahan jika terpilih sebagai…
- Partai Bulan Bintang (PBB) akhirnya resmi menjadi peserta Pemilu 2014. Keputusan yang melegakan bagi PBB ini karena Komisi Pemilihan Umum tidak memutuskan tidak melakukan kasasi atas putusan PTTUN…
- Membaca Manuver Jusuf Kalla (JK) - Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla memiliki hubungan sangat dekat dengan kelompok Sofyan Wanandi dkk. Di samping kedua keluarga, Jusuf Kalla dan Wanandi…
- Kisah Tragis Drama Pencitraan Politik Indonesia - Drama politik dan pencitraan pemerintah, terkait kenaikan harga gas elpiji tabung 12 kg, sudah tercium masyarakat. Akibatnya, manuver politik…
Tidak ada komentar:
Posting Komentar