Pada era Orde Baru, Indonesia hanya mengakui tiga partai politik: Partai Demokrasi Perjuangan, Partai Golongan Karya, dan Partai Persatuan Pembangunan. Kala itu, Presiden Soeharto tak mengizinkan adanya politik berbau agama, seperti Islam.
Dalam buku Dilema PKS: Suara dan Syariah, Burhanuddin Muhtadi menulis bahwa Soeharto memang alergi dengan gerakan Islam politik.
Pendiri Akui PKS Memang Ikhwanul Muslimin
Untuk menyiasati larangan Soeharto, Muhammad Natsir, mantan tokoh Masyumi, mendirikan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) pada 1967. Di bawah bendera DDII, Natsir mengubah jalur politiknya menjadi dakwah dan sosial pada masjid di sejumlah universitas yang notabene sekuler. Dia memfokuskan dakwahnya di Universitas Gajah Mada (Yogyakarta), Universitas Airlangga (Surabaya) dan Universitas Indonesia, Jakarta.
Pada akhir 1970-an, Soeharto pun mengendus adanya gerakan dakwah di dunia kampus. Ia lantas membonsai aktivitas itu dengan mengeluarkan kebijakan Normalisasi Kehidupan Kampus dan Badan Koordinasi Kemahasiswaan pada 1978. Namun usaha itu tak menyurutkan semangat kegiatan dakwah kampus.
Sejalan dengan waktu, sejumlah tokoh dakwah kampus memilih nama 'Tarbiyah' untuk gerakan mereka. "Nama itu dimunculkan untuk menjaga jarak dengan kelompok radikal yang bertujuan politis," tulis Burhanuddin.
Di kemudian hari, aktivis Tarbiyah inilah yang memunculkan ide pembentukan Partai Keadilan (PK), cikal bakal Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Buah pikiran itu muncul bersamaan dengan ambruknya rezim Soeharto, 1998.
"Rezim demokrasi baru di Indonesia adalah momentum politik bagi aktivis Tarbiyah untuk membentuk PK," kata Burhanuddin. "Pembentukan itu memanfaatkan jejaring dan sumber daya Tarbiyah yang telah lama terbentuk." ( tempo.co )
Di kemudian hari, aktivis Tarbiyah inilah yang memunculkan ide pembentukan Partai Keadilan (PK), cikal bakal Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Buah pikiran itu muncul bersamaan dengan ambruknya rezim Soeharto, 1998.
"Rezim demokrasi baru di Indonesia adalah momentum politik bagi aktivis Tarbiyah untuk membentuk PK," kata Burhanuddin. "Pembentukan itu memanfaatkan jejaring dan sumber daya Tarbiyah yang telah lama terbentuk." ( tempo.co )
- Tolak Tafsirkan Konstitusi , Ada Apa Dengan MK ... ??? - Calon presiden dari Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra mengaku kecewa dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang mengukuhkan Pemilu…
- Inilah Makna Nomor Urut Satu Bagi Prabowo Subianto - Calon Presiden Prabowo Subianto mengatakan nomor urut satu merupakan simbol yang baik dalam pertarungannya di Pilpres pada 9 Juli…
- PBB Lolos Pemilu, Yusril Minta Pendaftaran Caleg Diperpanjang - Pengadilan hari ini memutuskan PBB dapat ikut pemilu 2014.Kuasa Hukum Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra, meminta Komisi…
- SBY dan Demokrat : tanpa ideologi tanpa visi - Ideologi adalah ruh yang mengarahkan partai politik bergerak ke depan. Ideologi adalah pedoman partai politik untuk merespons tuntutan masyarakat.…
- PLASADANA.COM - Nilai tukar rupiah terhadap dolar kini terus melemah. Meski terjadi sentimen negatif terhadap dolar, rupiah seakan tak terpengaruh dan terus melorot hingga menembus batas…
- Korupsi dan Politik Biaya Tinggi - Tahapan pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2014 akan memasuki masa pendaftaran calon sementara (DCS). Tahapan ini telah didahului oleh penetapan…
- Tentang Potensi dan Kekuatan Jokowi vs Prabowo - Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah secara resmi telah menerima pendaftaran dua pasangan Capres-Cawapres yang akan mengikuti pilpres 2014, yakni …
- Apakah Itu Politik ?Seorang anak kecil bertanya pada ayahnya:"Ayah, dapatkah kau jelaskan apakah politik itu?" Ayah berkata, "Nak, aku akan menjelaskan seperti ini:Aku adalah pencari nafkah bagi…
- Partai Korupsi Sapi, Apa Boleh Buat - ‘’Daging Sapi Mahal Ini Biangnya: Partai Korupsi Sapi’’. Demikian bunyi spanduk di tepi jalan. Spanduk yang menunjuk PKS (Partai Keadilan Sejahtera) ini fotonya…
- PPP Dihantam Konflik Yang Tidak Pernah Reda - Konflik internal PPP tidak pernah reda. Jika beberapa waktu lalu internal PPP sempat panas soal dukungan ke Prabowo-Hatta di Pilpres maka kini…
Tidak ada komentar:
Posting Komentar